Analisis Kritis terhadap Film Pesta Babi

Musdah Mulia

Pendahuluan

Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, bukan sekadar karya sinema investigatif tentang Papua. Film ini dapat dibaca sebagai cermin retaknya demokrasi Indonesia ketika negara lebih sibuk menjaga stabilitas kekuasaan dibanding melindungi hak-hak warga negara, terutama masyarakat adat yang berada di pinggiran republik. Film tersebut mengangkat persoalan perampasan tanah adat, ekspansi proyek industri atas nama pembangunan, serta dugaan keterlibatan aparat dalam mengamankan investasi besar di Papua Selatan. Pembicaraan tentang Papua sering berhenti pada politik dan keamanan, padahal inti terdalamnya adalah soal kemanusiaan, martabat, dan keadilan sosial.

Saya mencoba membaca film itu melalui perspektif HAM, demokrasi, Pancasila, perempuan, dan anak-anak. Tujuannya agar tulisan ini menjadi lebih bermakna dan tidak jatuh pada sekadar polarisasi politik. Itu sangat berharga untuk ruang publik Indonesia hari ini.

Sebelum muncul kesalahpahaman, saya tegaskan di awal bahwa semua pandangan kritis saya terhadap ketidakadilan, tetap berpijak pada nilai kemanusiaan, dialog, dan cinta terhadap Indonesia.

Perspektif HAM dan Demokrasi

Dari perspektif HAM, kritik paling mendasar yang muncul adalah bahwa pembangunan dalam film itu seakan berjalan tanpa prinsip free, prior, and informed consent (persetujuan bebas tanpa paksaan dan didasarkan pada informasi yang utuh) terhadap masyarakat adat.

Tanah adat diperlakukan sekadar objek ekonomi, padahal bagi masyarakat Papua tanah adalah identitas, sejarah, spiritualitas, dan keberlanjutan hidup. Ketika negara membiarkan hutan dibabat tanpa perlindungan memadai terhadap warga lokal, maka yang terjadi bukan pembangunan, melainkan bentuk baru kolonialisme internal: negara hadir sebagai kekuatan yang mengatur dari atas, tetapi gagal mendengar suara rakyat di bawah.

Film ini juga memperlihatkan problem serius demokrasi Indonesia: kritik dianggap ancaman. Pembubaran pemutaran film di kampus-kampus menunjukkan bahwa ruang akademik dan ruang publik makin rentan terhadap intimidasi.

Demokrasi tidak hanya diukur dari adanya pemilu, tetapi dari keberanian negara melindungi kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, dan hak warga untuk mengkritik kebijakan publik. Ketika sebuah film dokumenter dibungkam sebelum diperdebatkan secara terbuka, maka demokrasi berubah menjadi demokrasi yang takut terhadap suara rakyat sendiri.

Ironisnya, pembungkaman itu justru memperkuat pesan film. Negara terlihat lebih cemas terhadap penyebaran narasi alternatif dibanding terhadap kemungkinan pelanggaran HAM yang diangkat film tersebut. Dalam perspektif demokrasi modern, negara semestinya menjawab kritik dengan data, dialog, dan transparansi, bukan dengan pembubaran, tekanan, atau stigmatisasi.

Dari sudut HAM internasional, film ini juga membuka pertanyaan moral yang besar: apakah proyek strategis nasional boleh mengorbankan hak masyarakat adat? Dalam prinsip HAM, tidak ada pembangunan yang sah jika dibangun di atas penderitaan rakyat, penghancuran lingkungan hidup, dan penghilangan hak komunitas lokal. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa menjadi legitimasi untuk menghapus martabat manusia.

Yang membuat film ini menggugah adalah karena ia memaksa publik melihat Papua bukan sekadar “wilayah pembangunan”, tetapi ruang hidup manusia-manusia nyata yang mengalami ketakutan, kehilangan, dan keterasingan di tanah sendiri. Di titik itu, film ini menjadi kritik terhadap watak negara yang terlalu sentralistik dan terlalu dekat dengan oligarki ekonomi, tetapi terlalu jauh dari suara rakyat kecil.

Secara demokratis, film ini mengingatkan bahwa republik bisa gagal bukan hanya karena diktator, tetapi juga karena normalisasi ketakutan. Ketika kampus takut memutar film, masyarakat takut berdiskusi, dan kritik dianggap ancaman keamanan, maka demokrasi perlahan kehilangan jiwanya.

Dalam bahasa HAM, persoalan utama film ini bukan semata konflik tanah, melainkan krisis pengakuan terhadap kemanusiaan orang Papua. Dan dalam bahasa demokrasi, problem terbesarnya adalah negara tampak lebih siap melindungi investasi daripada melindungi hak warga negara.

Karena itu, respons paling demokratis terhadap film seperti ini bukan pelarangan, melainkan membuka ruang dialog nasional yang jujur: apakah pembangunan Indonesia benar-benar untuk semua rakyat, atau hanya untuk segelintir elite ekonomi dan politik? Seperti amanat Pembukaan UUD 1945: “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.” Pertanyaan yang diajukan film ini sangat tajam: apakah republik ini tanpa sadar sedang menciptakan bentuk penjajahan baru di tanahnya sendiri?

Perspektif Pancasila dan kemanusiaan

Jika dibaca melalui nilai Pancasila, penderitaan perempuan dan anak-anak Papua adalah ujian paling nyata bagi sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Sebab ukuran keberhasilan sebuah negara bukan hanya besarnya investasi atau proyek pembangunan, melainkan sejauh mana negara mampu melindungi: perempuan yang rentan, anak-anak yang tak bersuara, dan komunitas kecil yang sering kalah oleh kekuatan modal dan kekuasaan.

Dari perspektif Pancasila, film Pesta Babi menghadirkan gugatan moral yang sangat serius terhadap praktik bernegara di Indonesia. Film itu seolah mempertanyakan: apakah pembangunan yang dijalankan negara masih setia pada jiwa Pancasila, atau justru bergerak menjauh dari cita-cita kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi fondasi republik?

1. Sila Kemanusiaan: ketika manusia kalah oleh investasi

Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” menegaskan bahwa manusia harus ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Jika masyarakat adat kehilangan tanah, ruang hidup, identitas budaya, bahkan rasa aman akibat proyek pembangunan, maka yang terluka bukan hanya hak ekonomi mereka, tetapi martabat kemanusiaannya.

Pancasila tidak pernah membenarkan pembangunan yang meminggirkan manusia. Dalam pandangan Bung Karno, pembangunan nasional harus memuliakan rakyat (nation and character building), bukan menjadikan rakyat korban dari ambisi negara dan modal. Ketika warga Papua merasa asing di tanah sendiri, itu maknanya sila kemanusiaan sedang mengalami erosi dalam praktik politik negara.

2. Persatuan Indonesia bukan penyeragaman paksa

Sila ketiga, “Persatuan Indonesia,” sering disalahpahami sebagai tuntutan agar semua kritik dibungkam demi stabilitas nasional. Padahal persatuan dalam Pancasila dibangun di atas penghormatan terhadap keberagaman, keadilan, dan dialog. Film ini memperlihatkan ketegangan antara pusat kekuasaan dan masyarakat lokal di Papua.

Jika suara masyarakat adat dianggap penghambat pembangunan atau ancaman politik, maka persatuan berubah menjadi dominasi. Persatuan sejati bukanlah keadaan ketika rakyat diam karena takut, melainkan ketika semua kelompok merasa dihargai dan dilibatkan secara setara dalam kehidupan bangsa. Di sinilah kritik Pancasila menjadi tajam: negara tidak cukup hanya mengklaim Papua sebagai bagian NKRI secara administratif; negara harus memastikan rakyat Papua merasakan keadilan, penghormatan, dan cinta sebagai sesama warga bangsa.

3. Kerakyatan dan demokrasi: kritik bukan musuh negara

Sila keempat menegaskan demokrasi permusyawaratan: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Jika pemutaran film dibubarkan, diskusi ditekan, atau kritik dicurigai sebagai ancaman, maka demokrasi Pancasila kehilangan ruh musyawarahnya. Pancasila bukan ideologi anti-kritik. Justru demokrasi Pancasila menuntut negara mendengar suara rakyat, termasuk suara yang tidak nyaman bagi penguasa.

Dalam tradisi politik Bung Hatta, demokrasi Indonesia harus berakar pada penghormatan terhadap kebebasan moral warga negara. Negara yang takut pada film dokumenter menunjukkan lemahnya kedewasaan demokrasi. Sebab kebenaran tidak lahir dari pembungkaman, melainkan dari perdebatan terbuka yang sehat.

4. Keadilan sosial: inti terdalam kritik film ini

Sila kelima adalah titik paling kuat untuk membaca film ini: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Pertanyaan moral terbesar film tersebut adalah: pembangunan ini untuk siapa? Jika keuntungan ekonomi dinikmati elite politik dan korporasi, sementara masyarakat lokal menanggung kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan kehilangan tanah adat, maka pembangunan itu bertentangan dengan cita keadilan sosial Pancasila.

Dalam pemikiran Bung Karno, keadilan sosial berarti anti-eksploitasi dan anti-penindasan. Karena itu, ketika masyarakat kecil dikorbankan demi kepentingan modal besar, kritik terhadap keadaan itu justru merupakan tindakan yang lebih Pancasilais dibanding sikap membungkam kritik.

5. Pancasila sebagai etika pembebasan

Film ini juga mengingatkan bahwa Pancasila seharusnya tidak dipakai sekadar sebagai slogan kekuasaan. Pancasila adalah etika pembebasan, membela yang lemah, melindungi yang rentan, dan memastikan negara tidak berubah menjadi alat dominasi. Jika negara menggunakan nama nasionalisme untuk menekan kritik, maka Pancasila kehilangan dimensi moralnya. Sebaliknya, keberanian mendengar luka rakyat, mengoreksi kebijakan, dan membuka ruang dialog adalah praktik paling autentik dari nilai-nilai Pancasila.

Karena itu, dari perspektif Pancasila, problem utama yang dipertontonkan film ini bukan hanya konflik pembangunan di Papua, tetapi kemungkinan terjadinya penyimpangan arah bernegara: ketika negara lebih dekat kepada kekuatan modal daripada kepada penderitaan rakyat. Dan di titik itulah film ini menjadi semacam “cermin ideologis” bagi Indonesia: apakah republik ini masih sungguh-sungguh menjalankan Pancasila sebagai jalan keadilan sosial, atau hanya menggunakannya sebagai simbol tanpa keberpihakan nyata kepada manusia kecil?

Perspektif Perempuan dan Anak

Film Pesta Babi menjadi sangat kuat secara moral justru karena ia tidak hanya berbicara tentang tanah, politik, atau investasi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kelompok paling rentan -perempuan dan anak-anak Papua- sering menjadi korban paling sunyi dari konflik pembangunan dan kekerasan struktural.

Dalam realitas masyarakat adat Papua, perempuan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan tanah dan alam. Tanah bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan sumber kehidupan, identitas budaya, ruang spiritual, dan warisan leluhur. Ketika hutan rusak, tanah berpindah tangan, atau komunitas tercerabut dari ruang hidupnya, perempuanlah yang paling banyak terdampak.

Film itu memperlihatkan penderitaan perempuan Papua dalam beberapa lapisan:

• kehilangan sumber pangan dan penghidupan,
• meningkatnya kemiskinan dan ketergantungan ekonomi,
• trauma akibat kekerasan dan intimidasi,
• hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari,
• terputusnya relasi budaya antar-generasi.

Perempuan akhirnya dipaksa menanggung beban multi-ganda: menjaga keluarga tetap hidup di tengah krisis, sekaligus menghadapi ketidakberdayaan ketika keputusan besar tentang tanah dan kehidupan mereka dibuat tanpa melibatkan suara mereka.

Dari perspektif HAM dan feminisme, ini menunjukkan adanya ketidakadilan struktural: perempuan Papua bukan hanya mengalami marginalisasi sebagai warga pinggiran, tetapi juga sebagai perempuan dalam sistem pembangunan yang maskulin, militeristik, dan berorientasi eksploitasi.

Anak-anak Papua: generasi yang mewarisi trauma

Yang paling menyayat dari film semacam ini biasanya bukan ledakan konflik terbuka, tetapi suasana ketakutan yang diwariskan diam-diam kepada anak-anak. Ketika anak-anak tumbuh dalam: suasana intimidasi, konflik sosial, kemiskinan ekologis, kehilangan ruang bermain dan ruang budaya, serta ketidakpastian masa depan, maka yang rusak bukan hanya kehidupan hari ini, tetapi juga harapan generasi mendatang.

Film ini secara tidak langsung memperlihatkan bagaimana anak-anak Papua dapat tumbuh dengan pengalaman: menyaksikan ketakutan orang tua, kehilangan hubungan dengan tanah adat, berkurangnya akses pendidikan dan kesehatan, serta tumbuh dalam perasaan terasing di tanah sendiri.

Dalam perspektif hak anak, keadaan seperti ini sangat serius. Anak-anak memiliki hak untuk hidup aman, tumbuh bermartabat, memperoleh pendidikan, lingkungan sehat, dan perlindungan dari trauma sosial maupun kekerasan struktural.

Kekerasan yang tidak selalu terlihat

Salah satu kekuatan film ini adalah memperlihatkan bahwa penderitaan tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik langsung. Ada bentuk kekerasan yang lebih sunyi tetapi sangat dalam: yaitu berupa kehilangan identitas budaya, penghancuran ruang hidup, rasa takut yang terus-menerus, dan pengalaman traumatik karena diabaikan oleh negara.

Inilah yang sering disebut sebagai structural violence, kekerasan struktural, ketika sistem sosial dan politik membuat kelompok tertentu terus hidup dalam ketidakadilan dan ketidakamanan.

Penutup reflektif

Film ini pada akhirnya mengingatkan kita bahwa di balik angka investasi, proyek strategis, dan pidato pembangunan, ada manusia-manusia nyata yang menangis, ketakutan, kehilangan, dan berjuang mempertahankan martabat hidupnya. Dan sering kali, suara yang paling jarang didengar dalam konflik seperti ini adalah suara perempuan dan anak-anak, padahal justru merekalah yang paling lama menanggung akibatnya.

Negara yang besar bukanlah negara yang mampu membungkam kritik, melainkan negara yang mampu mendengar penderitaan rakyatnya sendiri. Film seperti Pesta Babi seharusnya dibaca bukan sebagai ancaman terhadap Indonesia, tetapi sebagai panggilan moral untuk menyelamatkan cita-cita luhur Indonesia.

Karena sesungguhnya kekuatan republik ini tidak terletak pada banyaknya proyek pembangunan, melainkan pada kemampuannya menjaga martabat manusia, menghormati keberagaman, dan menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat, termasuk mereka yang tinggal paling jauh dari pusat kekuasaan.

Kepada aparat negara, kita dapat menyampaikan kritik yang tegas tetapi tetap bermartabat dan konstitusional, misalnya seperti ini “Tugas aparat negara bukan membatasi pikiran warga negara, melainkan melindungi hak-hak konstitusional mereka. Menonton film, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat adalah bagian dari kehidupan demokrasi yang dijamin oleh UUD 1945. Ketika ruang diskusi dibubarkan atau warga diintimidasi karena menonton sebuah film dokumenter, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kebebasan berekspresi, tetapi juga martabat demokrasi Indonesia sendiri.

Aparat seharusnya percaya bahwa bangsa yang kuat bukan bangsa yang takut pada kritik. Kritik tidak akan menghancurkan negara; justru pembungkaman kritiklah yang perlahan merusak kepercayaan rakyat terhadap negara.

Jika ada isi film yang dianggap keliru, jawablah dengan data, dialog, dan argumentasi, bukan dengan pelarangan atau tekanan. Sebab demokrasi tidak dibangun di atas rasa takut, melainkan di atas keberanian mendengar suara yang berbeda.

Ingatlah bahwa aparat negara bukan alat kekuasaan semata, tetapi pelayan konstitusi. Dan konstitusi kita menjamin kebebasan berpikir, kebebasan akademik, serta hak warga untuk mencari dan memperoleh informasi. Membubarkan diskusi film mungkin terlihat sebagai tindakan menjaga ketertiban. Tetapi bila dilakukan dengan menekan kebebasan sipil, itu justru dapat meninggalkan luka sosial dan memperkuat kesan bahwa negara takut terhadap suara rakyatnya sendiri.

Indonesia dibangun bukan hanya dengan keamanan, tetapi juga dengan kepercayaan. Dan kepercayaan rakyat tumbuh ketika aparat melindungi hak warga, bahkan ketika warga menyampaikan kritik yang tidak nyaman bagi penguasa.”

Akhirnya, kita harus sadar untuk tidak menjadikan aparat negara sebagai penjaga ketakutan. Demokrasi membutuhkan aparat yang melindungi kebebasan warga, bukan membungkam suara kritis mereka.” “Pancasila tidak mengajarkan pembungkaman. Persatuan Indonesia hanya akan kokoh bila rakyat diberi ruang untuk berpikir, berdialog, dan menyampaikan kritik secara damai.”

Rekomendasi Strategis kepada Pemerintah

Film Pesta Babi seharusnya tidak dilihat semata sebagai ancaman politik, melainkan sebagai alarm moral bagi negara. Kritik yang muncul dari masyarakat sipil, kampus, dan komunitas adat justru dapat menjadi kesempatan memperbaiki arah pembangunan nasional agar lebih adil, demokratis, dan sesuai nilai-nilai Pancasila. Karena itu, respons pemerintah yang dibutuhkan bukan pendekatan represif, melainkan pendekatan korektif dan transformatif.

1. Mengubah paradigma pembangunan: dari eksploitasi menuju keadilan ekologis dan kemanusiaan

Pemerintah perlu meninggalkan paradigma pembangunan yang hanya berorientasi pada investasi dan pertumbuhan ekonomi semata. Papua tidak boleh diperlakukan sebagai “lumbung sumber daya” tanpa penghormatan terhadap manusia dan lingkungan hidupnya.

Pembangunan harus berbasis: penghormatan terhadap hak masyarakat adat, keberlanjutan lingkungan, partisipasi warga lokal, dan distribusi manfaat yang adil. Negara perlu memastikan bahwa masyarakat Papua menjadi subjek pembangunan, bukan obyek, apalagi dijadikan korban pembangunan.

2. Menjamin persetujuan bebas masyarakat adat (Free, Prior, and Informed Consent)

Setiap proyek strategis di wilayah adat harus melalui konsultasi yang sungguh-sungguh, transparan, dan tanpa intimidasi. Negara harus menghormati prinsip free, prior, and informed consent sebagaimana diakui dalam standar HAM internasional. Artinya: masyarakat adat harus memperoleh informasi lengkap, punya hak menerima atau menolak proyek, dan tidak boleh ada manipulasi atau tekanan aparat. Tanpa persetujuan rakyat, pembangunan kehilangan legitimasi moral.

3. Membuka ruang demokrasi dan menghentikan kriminalisasi kritik

Pemerintah perlu menunjukkan kedewasaan demokrasi dengan melindungi kebebasan berekspresi, termasuk terhadap film dokumenter, diskusi kampus, karya seni, dan kritik masyarakat sipil. Langkah penting: menghentikan pembubaran diskusi secara represif, melindungi kebebasan akademik, memastikan aparat netral, dan membangun budaya dialog terbuka. Negara demokratis tidak takut pada kritik. Justru kritik adalah mekanisme koreksi agar negara tidak kehilangan arah.

4. Membentuk dialog nasional yang setara tentang Papua

Papua terlalu lama dibicarakan dari Jakarta tanpa mendengar pengalaman hidup orang Papua sendiri. Pemerintah perlu memfasilitasi dialog nasional yang jujur, inklusif, dan bermartabat dengan melibatkan: tokoh adat, perempuan Papua, pemuda, pemimpin agama, akademisi, aktivis HAM, dan pemerintah pusat maupun daerah. Dialog harus diarahkan bukan hanya untuk menjaga stabilitas keamanan, tetapi untuk membangun kepercayaan dan keadilan historis.

5. Memperkuat penegakan HAM dan akuntabilitas aparat

Pemerintah harus menunjukkan bahwa hukum berdiri di atas semua kepentingan, termasuk kepentingan politik dan ekonomi. Karena itu diperlukan: investigasi independen terhadap dugaan pelanggaran HAM, perlindungan terhadap pembela HAM dan jurnalis, transparansi kebijakan keamanan di Papua, serta mekanisme pengawasan sipil terhadap aparat. Tanpa akuntabilitas, luka sosial akan terus diwariskan dari generasi ke generasi.

6. Menghidupkan kembali Pancasila sebagai etika keberpihakan

Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan seremonial. Nilai-nilai Pancasila harus diterjemahkan menjadi keberpihakan nyata kepada kelompok rentan dan masyarakat yang termarginalkan. Sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menuntut negara hadir bukan untuk melindungi elite ekonomi, tetapi melindungi rakyat paling rentan kehilangan hak hidupnya.

7. Mendorong pendidikan perdamaian dan rekonsiliasi

Papua membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan fisik. Yang dibutuhkan adalah pembangunan kepercayaan (trust building). Pemerintah seharusnya memperkuat pendidikan multikultural, mendukung seni dan budaya lokal, memperluas pertukaran pemuda antardaerah, serta mengembangkan pendekatan rekonsiliasi berbasis komunitas dan agama. Keamanan sejati tidak lahir dari rasa takut, tetapi dari rasa keadilan dan penghormatan.