Gelombang demonstrasi yang meluas ke berbagai provinsi menunjukkan adanya krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Kesenjangan dan ketidakadilan meluas. Publik melihat anggota DPR mendapat tunjangan ratusan juta sementara mereka menghadapi beban pajak dan harga kebutuhan pokok yang naik, rasa ketidakadilan sosial semakin tajam.
Kondisi ekonomi rapuh: banyak keluarga kelas menengah bawah hidup pas-pasan, sehingga isu kenaikan pajak atau tarif langsung menyentuh kehidupan sehari-hari.
Kematian driver ojol Affan Kurniawan menjadi pemicu utama eskalasi dan menggambarkan akumulasi frustrasi rakyat terhadap kebijakan yang tidak berpihak. Aksi demo awalnya bersifat damai tetapi berubah brutal lantaran sikap arogan polisi dan tindakan keras aparat. Terjadi pembakaran gedung pemerintah, penjarahan, konflik fisik, dan penggunaan gas air mata, semua ini mencerminkan akumulasi ketegangan antara warga dan kekuasaan.
Pemerintah harus beralih dari pendekatan koersif ke pendekatan empatik, mengutamakan keterbukaan, keadilan sosial, dan perlindungan kelompok rentan agar legitimasi dapat dipulihkan.
Rekomendasi Strategis
1. Dialog Nasional Inklusif
Pemerintah sebaiknya membuka kanal komunikasi dua arah dengan rakyat. Libatkan semua elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, buruh, perempuan, masyarakat adat, difabel, dan kelompok rentan lain.
2. Kebijakan Berpihak pada Rakyat Kecil
Fokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar: pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Reformasi pajak progresif dan jaminan sosial berbasis keadilan. Implementasi paket stimulus pro-rakyat (subsidi pangan, bantuan tunai langsung) dengan target jelas ke wilayah dan kelompok paling tertekan. Evaluasi ulang kebijakan fiskal (seperti pajak dan tunjangan) berbasis gender & equity impact assessment.
3. Pemerataan Sosial Ekonomi
Fokus pengentasan kemiskinan di provinsi dengan angka ekstrem tinggi, seperti Papua Pegunungan. Dorong program inklusif berbasis kebutuhan lokal dan pelibatan tokoh masyarakat setempat.
4. Transparansi & Akuntabilitas Publik
Laporan kinerja terbuka. Audit independen atas kebijakan kontroversial.
5. Penguatan Hukum & Anti-Korupsi
Perkuat independensi KPK dan lembaga pengawas. Hentikan impunitas pejabat yang melanggar hukum.
6. Pendekatan Humanis dalam Keamanan
Instruksikan aparat keamanan mengedepankan HAM. Hentikan praktik represif terhadap demonstran damai.
7. Perlindungan Kelompok Rentan
Program afirmatif untuk perempuan kepala keluarga, difabel, masyarakat adat, dan pekerja informal. Pastikan akses setara pada pendidikan, layanan kesehatan, dan ruang politik. Libatkan mereka dalam dialog formal untuk memastikan kebijakan tidak sekadar top-down.
Jakarta, September 2025
Kelompok Perisai Demokrasi
Prof. Musdah Mulia
